KPU SE-BALI DIKRITIK HANYA PAMER KEGIATAN: PUBLIK BUTUH INFORMASI, BUKAN CITRA NARSIS
Singaraja, kab-buleleng.kpu.go.id — Kinerja kehumasan KPU dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan informasi publik. Kritik itu mengemuka dalam Workshop Kehumasan yang digelar KPU Provinsi Bali di Ruang Rapat Lantai 2 KPU Bali, Senin (8/12/2025). Publikasi kegiatan KPU selama ini masih terfokus pada dokumentasi internal, sehingga dianggap belum relevan bagi masyarakat luas.
Workshop yang diikuti oleh Kepala Divisi Sosdiklih Partisipasi Masyarakat dan SDM se-Bali serta Kepala Sub Bagian dan Staf Pelaksana Parhumas dan SDM KPU se-Bali tersebut menghadirkan tiga narasumber: I Made Adi Dharmawan dari ISI Bali, Agus Putra Mahendra dari Media Pos Bali, dan Ni Putu Yunita Anggreswati dari Universitas Pendidikan Nasional.
Pembukaan kegiatan disampaikan Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan. Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas humas harus berdampak pada meningkatnya kualitas komunikasi publik.
"Melalui workshop ini, kita harapkan Parhumas dapat semakin memahami teknis publikasi untuk memperbaiki kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat,” ujar John Darmawan dalam sambutannya."
Dalam sesi materi, Adi Dharmawan menyoroti pentingnya visual yang mampu menyampaikan makna. Menurutnya, fotografi jurnalistik tidak sekadar memotret momen, tetapi menyampaikan pesan yang memperkuat narasi berita.
Sementara itu, narasumber dari media Pos Bali, Agus Putra Mahendra, menekankan bahwa berita kehumasan harus berbicara mengenai isu yang penting bagi publik, bukan sekadar laporan bahwa sebuah kegiatan telah terlaksana.
"Berita pemerintah itu sering terlalu normatif. Publik justru butuh konteks: apa masalahnya? Kenapa penting bagi mereka?” tegas Agus Putra.
Media sosial KPU juga dinilai belum optimal dalam menjangkau publik. Yunita mengungkapkan gaya bahasa yang digunakan masih terlalu formal dan kurang melibatkan audiens, sehingga minim interaksi terutama dari generasi muda.
Seusai pemaparan materi, John Darmawan kembali menyoroti pentingnya perbaikan kualitas komunikasi publik dalam sesi penutup. Ia mengingatkan agar humas tidak hanya menampilkan konten internal yang tidak menjadi kebutuhan masyarakat.
"Humas saat ini agak terkesan narsis. Kegiatan internal perlu, tetapi jangan mendominasi konten. Publik menunggu informasi yang benar-benar bermanfaat,” tegasnya.
Menindaklanjuti berbagai catatan perbaikan yang mengemuka, workshop ditutup dengan tekad untuk membenahi pola komunikasi publik KPU agar informasi kepemiluan disampaikan secara lebih relevan, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Parhumas/KPU Buleleng)
