Berita Terkini

KPU Kabupaten Buleleng menerima kunjungan kerja dari Anggota Komisi I DPRD Kabupaten  Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Rombongan Sekretaris Dewan dan anggota DPRD yang berjumlah tujuh orang ini diterima oleh Komisioner KPU Gede Sutrawan dan Drh. I Made Seriyasa beserta Sekretaris KPU Buleleng, I Putu Aswina di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Buleleng, Jumat (29/7/2016).   Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala, Nurul Hidayah memaparkan kedatangannya adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang sistem penganggaran Pilkada Buleleng 2017 dan prosesnya hingga disepakati dalam bentuk NPHD. Hal ini mengingat anggaran pilkada di wilayahnya berada dalam dua tahun anggaran, yaitu tahun 2016 dan 2017. Menurutnya ini dikarenakan anggaran pilkada dipandang sangat menyedot APBD yang sudah kecil. Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Buleleng Gede Sutrawan menyatakan bahwa proses penganggaran di KPU Buleleng hampir sama dengan di KPU Kabupaten lain di wilayah Indonesia. “Khusus di KPU Buleleng, proses penganggarannya terbilang cukup alot. Namun karena koordinasi yang dilakukan cukup baik dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Buleleng, maka NPHD berhasil ditandatangani tepat waktu dan ditetapkan dalam satu Tahun Anggaran,” ucapnya. Sementara itu, Drh. Made Seriyasa menambahkan besarnya anggaran pilkada cenderung dikarenakan adanya sewa gudang, honor penyelenggara dari tingkat PPK, PPS dan KPPS. Apalagi wilayah yang luas dengan jarak tempuh yang berjauhan sudah barang tentu mempersulit dan menyerap anggaran yang tinggi, baik dalam bimbingan teknis di tingkat PPS maupun dalam distribusi logistik pemilu.   Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam sekretaris KPU  juga menjelaskan tentang sistem pertanggungjawaban anggaran Pilkada Buleleng sesuai Peraturan Mnteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Secara garis besarnya,  pihak DPRD Kabupaten Kuala dapat memahami permasalahan di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dan pentingnya penganggaran satu kali. (roe)

Seluruh masyarakat Buleleng  yang  telah berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah memiliki hak pilih yang sama dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada 15 Februari 2017 nanti. Termasuk masyarakat yang sedang menjalani tahanan di polres buleleng. Berdasarkan hal tersebut, untuk memudahkan pelayanan terhadap hak masyarakat dalam menentukan pilihannnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng berkoordinasi dengan Polres Buleleng terkait pendataan jumlah masyarakat yang menjalani tahanan di polres buleleng. “KPU berharap pihak kepolisian bersedia bekerjasama memberikan data  penghuni sel tahanan,  berupa daftar nama dan foto copy  KTP, sehingga didapatkan data yang akurat, mengingat banyak tahanan yang hanya menggunakan nama – nama alias atau bukan nama aslinya dan tanpa NIK," kata Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Gede Sutrawan dalam kunjungannya, Rabu (27/7/2016) di Polres Buleleng. Hal ini menurutnya cukup mempersulit dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih  di daerah asal tahanan tersebut. Menanggapi hal tersebut Polres Buleleng menyanggupi akan memberikan data yang dimaksud. "Kami akan berikan data tahanan sesuai dengan permintaan KPU," Kata  Kabag Ops Polres Buleleng Kompol I Made Joni Antara Putra,SH. Menurut Kabag Ops Polres Buleleng, data tahanan di polres buleleng selalu berkembang. KPU diharapkan selalu melakukan koordinasi dengan kepolisian terkait hal tersebut. Sehingga pada saat pemilihan tanggal 15 Februari 2017 benar-benar menggunakan yang valid. Kabag Ops juga mengutarakan strategi yang dilakukan dalam pengamanan Pilkada Buleleng 2017, mengingat Buleleng adalah satu – satunya kabupaten di Bali yang melakukan pilkada. Sehingga akan membuat Buleleng menjadi perhatian banyak tokoh nasional. Hal ini menjadi atensi khusus dari Polda Bali. (roe)

Bimbingan teknis (Bimtek) terpadu bagi penyelenggara Pemilu kedua dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, tanggal 25 - 28 Juli 2016. Dikatakan terpadu karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), selain KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro mengatakan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan satu kesatuan dan memiliki kepentingan yang sama sebagai penyelenggara pemilu untuk turut mensukseskan pemilu. “Dilakukan Bimtek terpadu, karena KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu dan mempunyai kepentingan yang sama terhadap keberhasilan pemilu,” kata Juri Ardiantoro membuka Bimtek Terpadu di Ballroom Hotel Natsepa Ambon, Senin (25/7/2016). Lebih lanjut Ketua KPU RI menyampaikan pelaksanaan Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas, profesionalitas dan pemahaman yang sama terhadap ketentuan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017 nanti. Dalam kurun tiga hari kedepan, Bimtek gelombang kedua yang dihadiri oleh 30 KPU Provinsi dan 45 KPU Kabupaten/Kota akan diberikan materi perihal teknis Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye dan Audit Dana Kampanye, Pengelolaan Logistik dan hal teknis lain terkait pelaksanaan Pilkada nanti. Hadirnya Bawaslu akan memberikan pemaparan berupa mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan, serta DKPP akan menyampaikan perihal tata cara beracara dalam sengketa etik penyelenggara pemilu. Tercatat 101 daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan Pilkada serentak di tahun 2017, dimana Kabupaten Buleleng termasuk salah satunya dan menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Bali yang menyelenggarakan Pilkada. (las)

Sebanyak 45 Anggota PPK dari 9 Kecamatan  se-Kabupaten Buleleng mengikuti Bimbingan Teknis Pencalonan Perseorangan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.  Bimtek dilakukan di Ruang Rapat KPU Buleleng Sabtu(23/07/2016).  Bimtek ini bertujuan untuk menegaskan perihal metode verifikasi faktual dengan cara sensus serta tata cara pelaksanaannya yang kini telah menggunakan aplikasi SILON (sistem informasi pencalonan) dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. “Teknisnya, PPS mendatangi pendukung calon perseorangan ke tempat tinggal untuk memverifikasi dukungan tersebut benar atau tidak. Jika benar, dia akan dilingkari di No. urut pada form B1-KWK. Jika tidak mendukung, dia harus menandatangani fomulir B3-KWK. Jika tidak mendukung dan tidak mau menandatangani formulir B3-KWK, dukungan tersebut dianggap sah selama nama dan tanda tangan yang bersangkutan tercantum pada formulir B1-KWK ," demikian dijelaskan oleh Nyoman Gede Cakra Budaya selaku Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Buleleng.  Jadwal penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dimulai pada 6 s/d 10 agustus 2016.    

Sesuai Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng (Pilkada) Tahun 2017, kegiatan tahapan telah memasuki pelaksanaan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Buleleng Nomor : 33/BA-KPU.Kab.Buleleng/VII/2016, diumumkan hal-hal berkenaan dengan Persyaratan Pencalonan Perseorangan pada Pilkada Buleleng Tahun 2017 harus memenuhi jumlah minimal dukungan sebesar 40.283 (Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga) Pemilihyang tersebar di minimal 5 (Lima) Kecamatan di Kabupaten Buleleng. Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Bulelengmulai tanggal 6 Agustus 2016 s/d 10 Agustus 2016, pada pukul 08.00 – 16.00 WITAdi Kantor KPU Kabupaten Buleleng Jalan Ahmad Yani No. 95 Singaraja. Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan adalah berupa Surat pernyataan dukungan (formulir model B.1 KWK Perseorangan) yang dibuat berbasis Desa/ Kelurahan beserta Rekapitulasi jumlah dukungan (formulir Model B.2-KWK Perseorangan) untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan. Dokumen dukungan dibuat dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing diperuntukkan kepada KPU Kabupaten Buleleng, untuk PPS melalui PPK, dan sebagai arsip pasangan calon. Untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Buleleng atau download pengumuman di website ini. (las)

Setelah mengalami proses panjang dalam rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak 21 Juni 2016, hari ini dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelantikan dilaksanakan di Gedung Wanita Laksmi Graha melibatkan 45 orang PPK dan 444 orang PPS. Ketua KPU Kabupaten Buleleng dalam sambutannya mengatakan bahwa tugas berat menanti untuk PPK dan PPS yang baru dilantik untuk pelaksanaan Pilkada Buleleng Tahun 2017. “Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 mengikuti mekanisme baru, misalnya pencalonan perseorangan, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan secara menyeluruh,” kata Gede Suardana, Selasa (19/7/2016). Dalam acara ini juga diisi dengan pembekalan tentang kode etik penyelenggara pemilu oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sumber Daya Manusia dan Sosialisasi, Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos, M.Si. Selanjutnya Ketua KPU Buleleng menyampaikan materi pembekalan berupa tahapan umum penyelenggaraan Pilkada Buleleng dan tugas terdekat PPK dan PSS diantaranya menunjuk Ketua PPK dan PPS serta membentuk Sekretariat PPK dan PPS. “Untuk tugas pembentukan Sekretariat PPK dan PPS akan dilaksanakan hingga batas akhir 27 Juli 2016,” tutup Gede Suardana. (las)