Berita Terkini

Ketua   Panitia   Pengawas   Pemilihan   (Panwaslih)   Kabupaten   Buleleng,   Ketut   Aryani   memberi anjuran agar sebaiknya KPU Kabupaten Buleleng melakukan pendekatan dan komunikasi yang intens dengan aparat desa atau instansi terkait. Ini demi mendapatkan rekomendasi calon-calon anggota PPK dan PPS mengingat jadwal tahapan yang sangat ketat. Hal ini disampaikan pada rapat koordinasi pembentukan PPK dan PPS bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Buleleng di kantor sekertariat Panwaslih Kabupaten Buleleng, Kamis (16/06/2016). Adanya SE KPU Nomor 183/KPU/IV/2015 yang membatasi syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS tidak boleh dua kali periode berturut-turut mengharuskan KPU dan Panwaslih sebagai pihak penyelenggara mecari solusi bersama perihal ini agar semua tahapan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Belum lagi, ditemukannya pemilih di lapangan yang tidak memiliki kelengkapan  persyaratan sesuai   undang-undang.   Tentu   saja   ini   menimbulkan   kekhawatiran   yang   cukup   besar   untuk tercapainya pemilihan yang berkualitas. kekhawatiran tersebut terutama menyangkut masalah usia dan pendidikan. Menanggapi   hal   tersebut,   Anggota   KPU   Buleleng   Divisi   Sosialisasi,   Pendidikan   Pemilih   dan Pengembangan SDM, Gede Sutrawan menyatakan akan segera mengumumkan rekrutmen PPK dan PPS. “Kami   akan   segera   membuka   pengumuman   rekrutmen   PPK   dan   PPS   di   masing-masing kecamatan mulai tanggal 21 hingga 27 Juni 2016. Dibandingkan dengan Pemilihan pada tahun 2015 lalu, rekruitmen KPPK dan KPPS tahun ini dilaksanakan secara terbuka melalui tes tertulis maupun wawancara yang akan diadakan di setiap Kecamatan,” jelas Gede Sutrawan. KPU  juga  mengadakan  sosialisasi ke  berbagai elemen   masyarakat,  mulai   dari  kampus,  LSM, kecamatan   dan   instansi   terkait  di   Pemkab   Buleleng   guna   memperoleh  penyelenggara   yang memenuhi kapasitas sesuai kebutuhan. (mar)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng bersiap menyelenggarakan tahapan Pilkada Buleleng Tahun 2017. Sebagai langkah persiapan, KPU Provinsi Bali melakukan monitoring ke KPU Kabupaten Buleleng. Monitoring dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Wiarsa Raka Sandi beserta empat komisioner. Kedatangannya disambut Ketua KPU Kabupaten Buleleng Gede Suardana bersama anggota serta sekretaris dan seluruh staff. Monitoring tersebut dilakukan di kantor KPU Kabupaten Buleleng, jl Ahmad Yani, Singaraja, Buleleng, pada Kamis (16/6/2016). Dalam monitoring itu, Raka sandi mengatakan bahwa Pilkada Buleleng merupakan Pilkada satu-satunya yang ada di Bali pada Tahun 2017. Untuk itu, Pilkada Buleleng akan menjadi sorotan penting dari berbagai pihak. Ia menambahkan bahwa monitoring ini bertujuan untuk memantau kinerja KPU Kabupaten Buleleng dalam proses persiapan dan melaksanakan tahapan Pilkada Buleleng Tahun 2017 menuju Pilkada yang berintegritas dan sukses. “Kami akan memantau dan  sekaligus mendampingi serta memberikan arahan-arahan untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada Buleleng,” ujar Raka Sandi.   Sementara itu, dalam paparannya Suardana menjelaskan berbagai tahapan yang sudah dilaksanakan KPU Kabupaten Buleleng. Tahapan yang sudah dilakukan, yaitu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan anggaran Rp. 40,2 Miliar pada 29 April 2016. Penetapan jumlah minimal dukungan sebagai syarat pencalonan bagi calon perseorangan Pilkada Buleleng Tahun 2017 sebesar 40.283 dukungan. Tahapan selanjutnya, KPU Buleleng akan melakukan simulasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada 17 Juni 2016, dan melaksanakan pembentukan Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitian Pemungutan Suara (PPS) pada 21 Juni 2016 hingga 20 Juli 2016. (Tj)

Perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) Buleleng Tanggal 15 Februari 2017 nanti akan melibatkan banyak pihak, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng memperbanyak melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan maksud untuk menghasilkan komitmen yang baik dengan cara mengadakan kunjungan langsung ke Instansi-instansi terkait. Kegiatan ini telah dimulai sejak Senin, 13 Juni 2016 kemarin meliputi beberapa lembaga pemerintahan antara lain: Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satpol PP, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Singaraja. Dalam salah satu kunjungan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Anggota KPU Buleleng Divisi Sosialisasi diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Gede Suyasa. Disampaikan bahwa maksud kedatangan KPU Buleleng adalah untuk menjalin kerjasama untuk dapat mensukseskan Pilkada Buleleng 2017. “Kedatangan kami untuk mengkoordinasikan kegiatan terkait rekrutmen panitia adhoc, sosialisasi pendidikan pemilih dan juga dalam pencalonan khususnya verifikasi ijazah bakal calon dalam Pilkada Buleleng nanti,” ungkap Gede Sutrawan di Ruang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Senin (13/6/2016) Gede Suyasa sendiri menyampaikan siap bekerja sama sepanjang diatur dalam regulasi yang ada. “Kami akan support sepanjang ada regulasinya,” jawab Gede Suyasa. Untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pada Pilkada Buleleng 2017 nanti, KPU Buleleng mengunjungi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Buleleng. Diterima Sekretaris IDI Kabupaten Buleleng, dr. Arya Nugraha menyatakan siap bekerja sama terkait pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon tersebut. “IDI siap melaksanakan tes kesehatan bagi seluruh Pasangan Calon secara professional” Ungkap dr. Arya Nugraha selaku Sekertaris pada pertemuan di kantor IDI cabang Singaraja. Kunjungan ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, diterima Kepala Dinas, I Gede Komang, menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan data untuk kelompok masyarakat dengan kondisi cacat, termarjinalkan, dan juga jompo terlantar. Gede Sutrawan menyatakan berterima kasih atas data yang diberikan tersebut, karena selama ini banyak keluhan yang menyatakan kaum disabilitas tidak mendapatkan sosialisasi. “Dengan data ini kami akan memiliki akses lebih dalam kepada kelompok masyarakat yang termarjinalkan atau dengan kebutuhan khusus untuk mendapat perhatian baik itu sosialisasi atau dengan penyediaan TPS khusus,” kata Gede Sutrawan. (mar)

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Korwil Buleleng Wayan Jondra melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Buleleng prihal tahapan pembentukan panitia Adhok pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng 2017. Dalam supervisi yang di terima di ruang komisioner KPU Buleleng, Jumat (10/6/2016) Wayan Jondra yang juga sebagai Divisi Logistik KPU Provinsi Bali ini menyatakan bahwa supaya KPU Buleleng tidak memotong hak masyarakat dalam pembentukan panitia Adhok. “Diharapkan waktu pengumuman tidak di persingkat atau diperlambat. Karena merupakan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng 2017,” kata Jondra. Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Buleleng Gede Suardana menyatakan akan segera mengumumkan perekrutan panitia adhok sesuai tahapan. “Kami akan segera mengumumkan rekrutmen panitia adhok tingkat kecamatan.  Sehingga panitia adhok ini segera dapat dilantik tanggal 15 Juli 2016,” ucapnya dalam pertemuan tersebut. KPU Buleleng akan segera merampungkan petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaannya. KPU Provinsi Bali akan terus memantau proses tahapan dan kerja dari KPU Buleleng mengingat Buleleng adalah satu satunya kabupaten di Bali yang akan melaksanakan pemilihan pada Pilkada serentak 2017 mendatang. (roe) 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2017. Untuk itu Sekretaris KPU Provinsi Bali menaruh perhatian khusus akan hal ini. Dalam kunjungannya melakukan pembinaan ke KPU Buleleng, Sekretaris KPU Provinsi Bali I Putu Arya Gunawan menyampaikan harapannya agar KPU beserta kesekretariatannya berupaya dan bersatu tujuan mensukseskan pelaksanaan Pilkada ini. “Satu hal yang saya harapkan agar seluruh pegawai di Sekretariat KPU, baik yang merupakan pegawai organik (PNS Pusat), pegawai yang diperbantukan dari Pemkab Buleleng  maupun staf kontrak bersatu padu mensukseskan pelaksanaan Pilkada ini,” tegas I Putu Arya Gunawan, di hadapan seluruh pegawai KPU Buleleng, Rabu (8/6/2016). Hal-hal yang menjadi perhatian selanjutnya yaitu optimalisasi kinerja seluruh pegawai dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada Buleleng yang akan dilaksanakan tanggal 15 Februari 2017. Diharapkan adanya pembagian tugas yang jelas dengan tetap didukung semangat saling membantu satu sama lain. “Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan melalui komitmen dalam hati masing-masing demi tercapainya Pilkada yang sukses dan aman,” lanjut Sekretaris KPU Provinsi Bali yang juga berasal dari Singaraja ini. Kedatangan Sekretaris KPU Provinsi Bali diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Gede Suardana, beserta Anggota Komisioner, Sekretaris KPU Buleleng I Putu Aswina beserta jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng. (mar)

Kapolres Buleleng sampaikan akan menyiapkan setidaknya 1.500 personil kepolisian untuk dikerahkan dalam pengamanan tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) Buleleng Tahun 2017. Hal ini disampaikan saat kunjungan Kapolres Buleleng, AKBP Made Sukawijaya, S.IK ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng untuk perkenalan dan koordinasi terkait pengamanan Pilkada Buleleng. “Setidaknya kami akan siapkan 1.500 personil untuk ditempatkan di tiap TPS untuk Pilkada Buleleng, 15 Februari 2017 nanti, sehingga untuk 1.183 TPS tidak ada yang terlewati,” kata Kapolres Buleleng, di ruang rapat KPU Kabupaten Buleleng, Rabu (8/6/2016). Kedatangan Kapolres Buleleng diterima Ketua KPU Buleleng, Anggota Komisioner dan Sekretaris KPU Buleleng beserta Staf Sekertariat. Beberapa hal penting yang dibahas berkaitan dengan sistem pengamanan dan anggaran selama proses tahapan Pilkada berlangsung, serta siap membuka komunikasi untuk KPU Buleleng berserta stakeholder lainnya. Ketua KPU Buleleng Gede Suardana menyambut baik upaya koordinasi yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan menyatakan akan membangun komunikasi untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada Buleleng nantinya. Ketua KPU Buleleng menyampaikan pada bulan Oktober akan diadakan Kampanye Bersama sekaligus Deklarasi Damai yang melibatkan Para Kandidat dan Parpol pendukungnya masing-masing. “Kampanye bersama sekaligus Deklarasi Damai diadakan pada tanggal 26 Oktober nanti, itu rencananya akan dilangsungkan dalam gedung sebagaimana Pileg yang lalu,” kata Gede Suardana. Hal lain yang disampaikan adalah tentang Alat Peraga Kampanye (APK) yang mengalami perubahan pengaturan teknis pada peraturan. Jika sebelumnya APK didanai oleh KPU nantinya dapat dibiayai oleh Pasangan Calon. “Permasalahan yang dihadapi KPU pada Pilkada Serentak yang lalu adalah masalah perawatan APK. Biaya cetak hanya sekali namun sering di laporkan perihal kerusakan APK tersebut. Untuk itu kami mohon bantuan pihak kepolisian turut mengamankan hal ini,” pinta Gede Suardana lagi. Ke depannya Kapolres berharap, personilnya dapat membantu dan memenuhi kebutuhan pengamanan selama Tahapan Pemilukada berlangsung. “Saya berharap kita sering berkomunikasi, mudah-mudahan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, sukses dan nyaman,” mantan Kapolres Kepulauan Riau ini. (mar)