Berita Terkini

Setelah selesai melakukan pembukaan kotak suara Pilkada Buleleng Tahun 2017 pada tanggal 11 hingga  12 September 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng melanjutkan dengan proses input data DPTb ke dalam bentuk excel. Input data DPTb Pilkada Buleleng 2017 tersebut dilakukan oleh operator SIDALIH dibantu oleh staf lainnya dengan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Buleleng. “Input data DPTb kali ini dilakukan oleh Operator SIDALIH yang dibagi dalam tiga kelompok dengan wilayah masing-masing tiga kecamatan,” kata Anggota KPU Kabupaten Buleleng I Made Seriyasa, Rabu (13/9/2017) di ruang kerjanya. “Pada hari pertama, baru tiga kecamatan yang diambil yakni Kecamatan Sawan, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Gerokgak namun belum selesai, sehingga akan dilakukan berkelanjutan untuk kecamatan lainnya hingga prosesnya selesai,” ungkap Made Seriyasa menutup pembicaraan. (drh)

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng Nomor. 49/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pembukaan Kotak Suara Pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017,  KPU Kabupaten Buleleng mulai melakukan pembukaan kotak suara pasca Pilkada Buleleng 2017. Kotak  suara yang akan dibuka adalah kotak hasil rekapitulasi, kotak daftar pemilih dan kotak hasil penghitungan suara yang ada di Kantor KPU Kabupaten Buleleng.  Sementara kotak surat suara hanya akan digeser antar ruang di gedung Eks Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng atau dipindahkan ke Kantor KPU Buleleng sebelum nantinya secara administrasi bisa dimusnahkan. “Agenda pembukaan kotak suara hari ini sudah sesuai dengan hasil rapat koordinasi bersama Bawaslu Provinsi Bali dan Polres Buleleng yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2017,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Gede Suardana di Ruang Rapat Kantor KPU Buleleng sebelum pembukaan kotak dilakukan, Senin (11/9/2017). Sementara Panwaslu Kabupaten Buleleng menyampaikan agar KPU Buleleng bisa menjaga keutuhan dan keamanan dokumen yang dikeluarkan dari dalam kotak. “Setelah dikeluarkan dari dalam kotak, supaya KPU Buleleng bisa menjaga agar kondisi dan keamanan dokumen tetap terjaga dengan baik,” kata Ketut Aryani, Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng. Seperti diketahui sebelumnya, pembukaan kotak suara pasca Pilkada Buleleng 2017 dilakukan dalam rangka pengambilan dokumen Form DPTb dan SDPT yang dipergunakan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai persiapan Pilgub Bali Tahun 2018. Pada hari pertama pembukaan kotak suara baru sampai pada Kecamatan Buleleng disaksikan langsung oleh Panwaslu Kabupaten Buleleng dengan mendapat pengawasan keamanan dari Polres Buleleng.  Untuk kecamatan lainnya akan dilanjutkan besok pagi mulai pukul 09.00 wita. (ike)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng melakukan rapat koordinasi bersama Bawaslu Provinsi Bali dan Polres Buleleng terkait rencana pembukaan kotak suara dan pengosongan kotak suara logistik pasca Pilkada Buleleng 2017. Pembukaan kotak suara dilakukan dalam rangka pengambilan DPTb yang tersimpan dalam kotak guna pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai persiapan Pilgub Bali 2018. “Hasil rapat koordinasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi KPU Buleleng untuk bersurat kepada Panwaslih Kabupaten Buleleng dan Kapolres Buleleng perihal pembukaan kotak suara pasca Pilkada Buleleng 2017,” kata Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana dalam rapat koordinasi tersebut, Kamis (7/9/2017) di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Buleleng. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia menyampaikan bahwa jika hal itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bawaslu mempersilahkan hal tersebut diklakukan. “Jika memang sudah sesuai dengan undang-undang dan tidak terdapat pelanggaran, tidak ada alasan bagi Bawaslu untuk menghalangi hal tersebut,” ungkap Ketut Rudia. Namun pihaknya meminta agar diberikan salinan atas dokumen-dokumen penting terkait kegiatan pembukaan kotak dan pengosongan gudang logistik Pilkada Buleleng 2017 yang akan dipergunakannya sebagai laporan. Sementara Kapolres Buleleng yang diwakili oleh Kabag Ops Polres Buleleng, Kompol I Made Joni Antara Putra, SH menyatakan pihaknya selalu mendukung kegiatan KPU Buleleng yang berkaitan dengan pemilu. “Kami siap memberikan pengamanan dalam acara pembukaan kotak suara dan pengososngan gudang logistik Pilkada Buleleng 2017 yang akan dilaksanakan berapapun personil yang dibutuhkan,” ungkapnya. Ketua KPU Buleleng mengatakan bahwa  waktu dan teknis pembukaan kotak suara akan disampaikan lebih lanjut melalui surat. “Paling lambat minggu depan akan kami lakukan kegiatan tersebut," kata Gede Suardana sembari menutup pertemuan. (Adm)

Menjelang Pileg 2019, KPU Buleleng mulai disibukkan dengan permintaan data dari berbagai pihak terkait persiapan verifikasi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019. Salah satunya adalah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bali, Erfan Efendi yang datang  ke KPU Buleleng dengan maksud  meminta data berupa DPT Pemilu terkahir dan contoh dokumen verifikasi vaktual  partai politik pada Pileg 2014. Erfan Efendi diterima langsung oleh Komisioner KPU Buleleng Nyoman Gede Cakra Budaya dan I Made Seriyasa di Ruang SIPOL KPU Kabupaten Buleleng,  Senin (4/9/2017). Data yang diminta bisa langsung diberikan. Namun terkait kesiapan Pileg 2019 mendatang, KPU Buleleng belum berani memberikan informasi terlalu banyak, karena Undang-Undang  pemilu belum disahkan.

KPU dalam mengemban tugas sebagai penyelenggara pemilu, khususnya menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 diharapkan agar bersikap professional, netral dan independen.   “Dalam pembangunan dibidang politik, sosial dan budaya di Bali harus ditingkatkan, dan KPU diharapkan bisa bersikap profesional, mandiri dan netral serta bersungguh-sungguh demi mewujudkan Bali yang santhi dan jagaditha,” demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta dalam sambutannya pada acara kunjungan spesifik Komisi II DPR RI, Selasa (29/8/2017) di Gedung Wismasabha Denpasar. Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Lukman Edi menyampaikan tujuan dari kunjungannya ke Bali kali ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Pilkada Bali Tahun 2018 dilaksanakan, baik oleh KPU maupun pihak-pihak terkait termasuk Disdukcapil, TNI/Polri, Kejaksaan serta Pemerintah Daerah setempat.    “Jadi setelah ini kita bisa memetakkan potensi masalah untuk dicarikan solusinya,” ungkap Lukman Edi. KPU Bali yang diwakili oleh I Wayan Jondra dan Putu Winariati menyampaikan bahwa tahapan Pilkada Bali Tahun 2018 sudah sampai pada penadatanganan NPHD. Namun yang masih menjadi kendala adalah banyaknya penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-El. Demikian juga kesulitan  pendataan penghuni Lembaga Permasyarakatan (LP). “Sejauh ini, KPU telah melakukan rapat koordinasi dengan Disdukcapil  untuk membahas masalah tersebut,” Kata I Wayan Jondra. Terkait penggunaan anggaran, KPU menyatakan akan menggunakan anggaran dengan efesien dan efektif sesuai sesuai standar mentri keuangan. (roe)

Menjelang Pilkada serentak 2018, KPU Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah bersama Sekretaris dan beberapa Kasubbag, melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Buleleng. KPU Gunung Mas menyampaikan bahwa pihaknya memiliki  pengalaman yang cukup traumatis dalam proses pemilihan, dimana setiap melaksanakan pikada selalu saja terdapat permasalahan yang muncul. “Disini kami berharap KPU Buleleng bersedia berbagi pengalaman dimana kiranya tahapan yang berpotensi terjadi masalah dan bagaimana pemecahannya, sehingga bisa kami antisipasi, termasuk contoh-contoh dokumen yang bisa kami pergunakan,” kata Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas, Stepenson saat diterima di Ruang Rapat Kantor KPU Buleleng, Senin (28/8/2017). KPU Buleleng yang diwakili oleh Luh Putu Sri Widyastini, mengapresiasi baik kedatangan rombongan KPU Gunung Mas. Seraya menceritakan pengalaman pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017. KPU Buleleng menyampaikan bahwa permasalahan yang sering muncul dan dihadapi KPU seluruh Indonesia rata-rata hampir sama. Untuk  permohonan data atau dokumen yang dibutuhkan dipersilahkan langsung berhubungan dengan kasubbag masing-masing pada kesekretariatan. Sementara terkait permasalahan yang sering muncul dalam tahapan pilkada, selain tahapan pencalonan, salah satu yang rawan menimbulkan permasalahan adalah proses pengadaan surat suara. Karena surat suara merupakan salah satu komponen penting dalam pemilihan. “Dalam hal pengadaan surat suara agar dilakukan dengan sangat hati-hati dan terbuka serta dengan melibatkan pihak terait yang berkepentingan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” tutup Sri Widyatini. (Adm)