Dalam rangka menyambut perhelatan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Buleleng periode 2012 – 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng selaku institusi penyelenggara di tingkat daerah kabupaten, berinisiatif melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat mengenai penyelenggaraannya.
Sosialisasi ini telah dimulai sejak akhir bulan April 2011 dengan menyasar Desa/ Kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Buleleng. Sasaran peserta sosialisasi diutamakan adalah para tokoh masyarakat, pengurus di tingkat desa/kelurahan, anggota LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Sosialisasi juga diarahkan pada pemilih pemula yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan SMA/SMK se-kabupaten Buleleng. Sampai dengan berita ini diturunkan, telah 92 desa/kelurahan dan 6 SMA/SMK. Harapannya agar kemudian informasi yang didapatkan dari sosialisasi ini dapat disebarluaskan kepada keluarga, tetangga atau lingkungan sekitar maupun anggota masyarakat lainnya.
Pada suatu kesempatan, Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Kadek Cita Ardana Yudi, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini penting dan mengapa dilaksanakan jauh hari padahal pelaksanaannya sendiri direncanakan pada April 2013 atau masih satu tahun yang akan datang. Hal ini terkait diperbolehkannya calon perseorangan untuk maju menjadi calon bupati/wakil bupati dimana hal ini tertera di dalam UU No.12 Tahun 2008 dan dijelaskan lebih rinci pada Peraturan KPU No.13 Tahun 2010. Untuk masyarakat yang ingin mengajukan diri menjadi calon kepala daerah diwajibkan menyertakan bukti dukungan oleh masyarakat yang berjumlah 4% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng, dan yang boleh memberikan dukungan adalah penduduk yang memiliki hak pilih. Dukungan hanya dapat diberikan pada satu paket pasangan calon. Sebagai asumsi jumlah penduduk Kabupaten Buleleng 900.000 maka jumlah minimun dukungan yang harus dimiliki calon perseorangan adalah 36.000, dan tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Buleleng, atau sekurang-kurangnya 5 kecamatan. Dari keseluruhan jumlah dukungan tersebut akan dilakukan verifikasi lebih lanjut yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Bagi yang lolos tahapan ini sudah dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari calon perseorangan.
Sosialisasi menjadi titik awal guna menyampaikan teknis penyelenggaraan dan menyerap masukan dari masyarakat sehingga dalam penyelenggaraannya nanti menjadi optimal dan mencapai hasil yang terbaik. Masyarakat juga diinformasikan tentang akan dilaksanakannya perekrutan penyelenggara pemilu yakni PPK ditingkat kecamatan, PPS di tingkat desa/kelurahan serta Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS di tingkat TPS. Keberhasilan pelaksanaan pemilukada tidak akan terlepas dari penyelenggara pemilukada itu sendiri, maka dari itu Perbekel/Lurah diharapkan mampu menunjuk/memilih orang yang paham betul akan kondisi kependudukan di lingkungannya agar dapat mendata semua penduduk yang telah memiliki hak pilih dan memastikannya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Anggaran pelaksanaan kegiatan Pemilukada Kabupaten Buleleng Tahun 2012 direncanakan membutuhkan dana sekitar 26 milyar rupiah untuk dua putaran dan jika hanya berlangsung satu putaran diperkirakan anggaran yang dipakai hanya sebesar 20 milyar rupiah. Pemilukada kali ini juga melibatkan sekitar 16.000 penyelenggara yang terdiri dari PPK, PPDP dan PPS, sehingga sebesar 11 milyar rupiah anggaran terserap untuk membayar honor penyelenggara. Besarnya anggaran pelaksanaan juga berkenaan dengan jumlah pemilih yang diprediksi mencapai 698.441 orang yang tersebar di 148 desa/kelurahan dan asumsi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai 1.552.
Demi menjaga situasi dan kondisi yang tetap kondusif, dalam setiap sosialisasi KPU Kabupaten Buleleng selalu mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan turut memantau pelaksanaannya. Bilamana terjadi suatu praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam penyelenggaraannya masyarakat ataupun peserta dalam Pemilukada diharapkan menempuh jalur-jalur legal/hukum dan menghindari upaya-upaya diluar jalur tersebut yang dapat merugikan masyarakat ataupun menimbulkan kesan tidak baik terhadap masyarakat Buleleng sendiri.
Peserta juga cukup antusias memberikan respon dan masukan terhadap materi-materi sosialisasi yang disajikan. Masukan yang sering timbul adalah perhatian terhadap masalah DPT. Masyarakat (khususnya penyelenggara di tingkat PPS) meminta agar sebaiknya data pemilih yang disampaikan tidak banyak salahnya, seperti terdapatnya data ganda. Respon ini selalu ditanggapi positif oleh KPU dan selalu mengupayakan perbaikan-perbaikan demi kelancaran pekerjaan penyelenggara di level bawah. KPU juga menegaskan bahwa sistem demokrasi di negara Indonesia menggunakan sistem Stelsel Aktif artinya masyarakat dituntut berperan serta aktif didalamnya. Misalnya ketika tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara yang tertempel pada papan pengumuman di desa-desa maupun kelurahan-kelurahan tempat tinggalnya, dengan sistem ini mereka yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih diharapkan melapor agar didaftarkan. (humas/kpu-buleleng)
.jpg)
